JAKARTA - Sebuah
hasil survei dari Asosiasi Research Opini Publik Indonesia (AROPI)
menunjukkan masyarakat butuh penegasan dan konsistensi pemerintah dalam
penyelesaian honorer kategori dua (K2).
"Untuk kasus honorer K2, mayoritas
publik sudah tahu bahwa sudah ada peraturannya dan disosialisasikan
dengan baik di seluruh Indonesia," kata Sekjen AROPI Umar S Bakrie,
Minggu (20/12).
Meski banyak yang sudah paham, namun
masalahnya adalah belum ada ketegasan dan konsistensi pemerintah. Dengan
sikap pemerintah yang abu-abu, membuat honorer K2 masih menaruh harapan
besar untuk diangkat CPNS meski dalam peraturan UU Aparatur Sipil
Negara (ASN) peluangnya tidak ada.
"Yang paling penting adalah bahwa
republik ini memerlukan ketegasan dan konsistensi. Ini menjadi pekerjaan
rumah Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(KemenPAN-RB)," tegasnya.
Menanggapi hasil survei ini, MenPAN-RB
Yuddy Chrisnandi mengapresiasi hasil riset AROPI. Menurutnya, hasil
riset tersebut akan menjadi bahan perbaikan untuk kinerja KemenPAN-RB ke
depan.
"Untuk para lembaga survei, jangan
sungkan-sungkan mengikutsertakan kami dalam melakukan survei-survei
tersebut. Yang terpenting adalah ada ide-ide kreatif yang dihasilkan dan
hasil surveinya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya," tandasnya. (esy/jpnn)
Sumber : jpnn.com
0 komentar:
Posting Komentar