Evaluasi Kurikulum 2013

Sulit Diterapkan Guru dan Siswa
Anies : Segera Evaluasi Kurikulum 2013

Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan. Foto: dok.JPNN

 DEPOK - Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Anies Baswedan memastikan akan segera mengevaluasi kurikulum 2013 yang digagas oleh menteri sebelumnya (Muhammad Nuh,red) yang diterapkan di sekolah-sekolah di tanah air. Hal itu dikarenakan metode pengajaran dari aturan itu sulit diterapkan guru dan diterima siswa.
 

”Saya akan review kurikulum 2013, bukan dihapus. Evaluasinya karena keluhan dan penerapan di sekolah yang sangat sulit. Observasi sedang kami lakukan agar cepat melakukan evaluasi,” tegasnya kepada INDOPOS (Grup JPNN), seusai inspeksi mendadak di SMP Negeri 1, Kota Depok, kemarin (14/11).

Anies menjelaskan, akar masalah Kurikulum 2013 berada pada metode pembelajaran. Dimana pembelajaran itu lebih ditekankan pada praktek untuk mengembangkan mata pelajaran yang diberikan.

Sementara, tugas para guru hanya sebagai pendamping yang tidak terjun langsung pada mata pelajaran. Artinya, kurikulum itu dinilai tidak dapat mengembangkan karekter siswa.

”Jika metode baik, guru-guru pun dapat mengajar dengan teknik yang baik. Nah persoalannya, tidak semua guru dan murid bisa menerapkannya di sekolah. Ini kendala yang harus ditangani biar bisa diterapkan,” katanya.

Namun begitu, lantaran kurikulum 2013 sudah diterapkan, mantan Rektor Universitas Paramadina ini pun tak mau gegabah menghapus atau mengubah materi secara menyeluruh. Karena itu pula, pihaknya akan berfokus pada evaluasi metode kurikulum tersebut.

”Nanti akan timbul masalah banyak lagi jika dihapus. Nanti dilihat, apakah dalam tahap evaluasi bisa sambil diterapkan,” ungkap Anies.

Tak sampai di situ, sambung Anies, dirinya juga mendesak Dinas Pendidikan Kota Depok ikut berperan aktif dalam memantau penerapan kurikulum itu. Sebab, keluhan para siswa, guru dan kepala sekolah pun harus ditampung.

Apalagi, keberadaan Depok sangat berdekatan dengan ibukota negara yang seharusnya lebih dulu melaporkan kesulitan dalam penerapan kurikulum 2013 itu. ”Saya hanya dengar dari para guru dan murid, untuk dari dinas justru belum ada. Kami butuh pegawai disdik yang aktif bukan yang pasif seperti ini. Ini demi masa depan anak bangsa,” imbuhnya.

Dari pantauan INDOPOS, kedatangan Anies Baswedan disambut oleh guru dan siswa saat sidak ke SD Negeri Sukmajaya 1, Jalan Tugujaya No. 12, dan SMP Negeri I, Jalan Pemuda, Kecamatan Pancoranmas, Kota Depok. Para siswa itu mengeluh mengenai pelaksanaan Kurikulum 2013, serta metode pengajaran guru kepada peserta didik di tingkat dasar.

Dikesempatan itu pun Anies pun sempat memperkenalkan namanya kepada siswa di beberapa kelas. Bahkan, mereka sempat menyebut mantan Rektor Universitas Paramadina itu dengan sebutan Mas Menteri.

Menyikapi itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Depok, Herry Pansila mengklaim, jika pihaknya telah melaporkan adanya kesulitan penerapan Kurikulum 2013 itu ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terutama mengenai kegiatan belajar mengajar (KBM) yang dilakukan hingga malam hari. Namum, hal itu tidak ditanggapi kementerian tersebut.

”Waktu itu kamu sudah kirimkan surat keluhan, tetapi tidak ditanggapi. Sekarang ini jam belajar dari pukul 06.00 hingga 18.00. Ada praktek dan kegiatan lain yang diberikan agar siswa bisa memahami mata pelajaran, ini yang sulit diterapkan,” tuturnya.

Selain itu juga, sambung Herry, penerapan Kurikulum 2013 yang menggantikan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) itu pun banyak menghilakan beberapa mata pelajaran lain. Salah satunya mata pelajaran ekstrakulikuler bahasa Sunda. Dimana, mata pelajaran itu sangat penting dilakukan mengingat Depok berada dilingkup wilayah Jawa Barat.

Dan juga melestarikan bahas daerah yang ada. Dan karena itu pula beberapa guru mata pelajaran Bahasa Sunda itu terpaksa mengurangi jam mengajar untuk mengantikan mata pelajaran lain.

”Memang besar sekali keluhan terhadap penerapan ini. Maka dari itu kami harap evaluasi kementerian ini bisa secepatnya dilakukan. Kurikulum Ini kan seharusnya menyesuaikan daerah masing-masing, tidak bisa disamakan,” pungkasnya. (cok)