Ketum PB PGRI Sulistiyo. Foto: dok.JPNN
JAKARTA
- Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
dan Kementerian PAN-RB, yang tidak “merestui” perayaan HUT ke-70
Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Gelora Bung Karno 13
Desember 2015, masih menjadi polemic.
Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru
Republik Indonesia (Ketum PB PGRI) Sulistiyo menyatakan acara yang
rencananya akan dihadiri 109.434 guru itu tetap akan digelar.
“Ini hanya ulang tahun biasa yang
digelar PGRI, tidak ada apa-apa. Kalau dibilang politik ini sangat
berlebihan,” ucap Ketua Umum PB PGRI Sulistyo kepada INDOPOS (Jawa Pos
Group) kemarin (10/12).
Anggota DPD Provinsi Jawa Tengah itu
mengatakan semua dinas pendidikan tidak mempersoalkan rencana hadirnya
para guru pada acara itu. Bahkan di antara mereka ada yang malah mau
melepaskan keberangkatan mereka. “Kepala dinas saya lihat malah lebih
dewasa. Kami mau bikin ulang tahun, terus kami mengundang anggota
sendiri. Kenapa dipersoalkan?,” tanyanya.
Menurut dia, sejak 1945 PGRI selalu
menjadi anak baik dan bermitra dengan pemerintah. PGRI juga lahir
sebagai pemersatu guru maupun organisasi guru yang terpecah belah akibat
politik devide et impera.
“Apa lagi ada kabar, adanya pemotongan
gaji guru untuk acara ulang tahun PGRI. Semua kegiatan PGRI mendapatkan
dukungan sponsorship dari perusahaan swasta dan BUMN,” kata Sulistyo.
Sulistyo mengakui bahwa materi SE dua
kementerian tersebut sudah sangat mengganggu organisasi. Karena itu tim
hukum PGRI tengah melakukan kajian mendalam terhadap dua SE tersebut.
“Derajatnya sudah sangat mengganggu bahkan mengarah pada penistaan,”
lanjutnya.
Kehadiran ratusan para guru untuk
merayakan HUT PGRI dipastikan tidak akan mengganggu aktivitas guru
sebagai pengajar. Tidak ada jam belajar yang dikorbankan karena itu
berlangsung hari Minggu pagi.
“Saya juga memastikan bahwa semua
menteri dalam kabinet kerja diundang untuk bisa hadir dan bersama-sama
merayakan hari guru,” lontar dia.
Sebelumnya beredar kabar bahwa PGRI
mencatut nama Presiden RI untuk menggalang guru hadir dalam acara
tersebut. “Kami tidak melakukan pencatutan nama Presiden Joko Widodo
untuk memuluskan acara tersebut. Sekalipun Presiden dipastikan
tidak akan hadir dalam acara 13 Desember nanti, namun PB PGRI tidak
mencatut nama beliau dalam kegiatan ini,” lontar Sulistyo.
Sulistiyo juga membantah bahwa
penggalangan massa ini terkait dengan kedekatannya dengan Said Iqbal
yang merupakan pimpinan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI).
“Tidak ada kaitan antara penggalangan
guru nanti dengan KSPI. Bahwa massa buruh juga akan ikut serta hanyalah
partisipasi sebagai sesama organisasi buruh atau pekerja saja. Guru dan
buruh harus bekerja bersama sebagai sama-sama organ yang ditindas oleh
pemerintah saat ini,” jelas Sulistyo. (fdi/sam/jpnn)
Sumber : http://www.jpnn.com
0 komentar:
Posting Komentar