Tagih Janji Mendikbud soal Upah Minimum Guru

Tagih Janji Mendikbud soal Upah Minimum Guru


Guru sedang mengikuti upacara. Foto: dok.JPNN
Guru sedang mengikuti upacara. Foto: dok.JPNN
JAKARTA – Satu per satu janji pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai dipertanyakan realisasinya. Dalam bidang pendidikan, Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) memetakan ada tiga janji yang akan ditagih realisasinya pada tahun 2015.
Ketiga janji itu sangat berpengaruh untuk pendidik atau guru di seluruh Indonesia. Pertama, membuat direktorat jenderal (ditjen) khusus yang membidangi urusan guru. Janji itu pernah disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Anies Baswedan.

Selama ini, urusan guru tercecer di banyak “meja” di Kemendikbud. Guru pendidikan anak usia dini ada di Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal, dan Informal (PAUDNI). Guru pendidikan dasar (SD dan SMP) ada di Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen). Sedangkan guru SMA dan SMK ada di Ditjen Pendidikan Menengah (Dikmen).

”Saya dapat informasi bahwa Kemendikbud sudah berkoordinasi dengan Kementerian PAN-RB untuk reorganisasi,” ujar Ketua Umum PGRI Sulistyo di Jakarta, hari ini (29/12).

Janji kedua yang bakal ditagih terkait dengan penetapan upah minimal bagi guru. Dalam peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2014 lalu, Anies mengatakan akan membuat patokan upah minimal guru.

Titik tolaknya adalah profesi buruh yang sudah ada acuan upah minimumnya. Karena itu, guru juga harus memiliki standar upah minimal.
Sedangkan janji ketiga berkaitan dengan bantuan pengurangan beban hidup para guru. Janji tersebut pernah disampaikan Anies beberapa hari sejak dia dilantik Oktober lalu. Waktu itu Anies mengatakan pemerintah akan bekerjasama dengan korporasi untuk menekan biaya hidup guru.

Caranya dengan memberikan diskon khusus bagi guru. Misalnya, diskon untuk naik kendaraan umum, belanja kebutuhan pokok di swalayan, dan sejenisnya.

”Kami berharap pemerintah tidak berbohong,” ujar Sulistyo. Semua gagasan program pemerintah, khususnya terkait guru, diharapkan benar-benar dijalankan. Sulistyo menjelaskan, PGRI siap mendukung program pemerintah yang pro-pengembangan guru. (wan/fal)
 
JPNN.COM

1 komentar:

Anonim mengatakan...

Assalamu Alaikum wr-wb, perkenalkan nama saya ibu Sri Rahayu asal Surakarta, saya ingin mempublikasikan KISAH KESUKSESAN saya menjadi seorang PNS. saya ingin berbagi kesuksesan keseluruh pegawai honorer di instansi pemerintahan manapun, saya mengabdikan diri sebagai guru disebuah desa terpencil di daerah surakarta, dan disini daerah tempat mengajar hanya dialiri listrik tenaga surya, saya melakukan ini demi kepentingan anak murid saya yang ingin menggapai cita-cita, Sudah 9 tahun saya jadi tenaga honor belum diangkat jadi PNS Bahkan saya sudah 4 kali mengikuti ujian, dan membayar 70 jt namun hailnya nol uang pun tidak kembali bahkan saya sempat putus asah, pada suatu hari sekolah tempat saya mengajar mendapat tamu istimewa dari salah seorang pejabat tinggi dari kantor BKN pusat Jl. Letjen Sutoyo No. 12 Jakarta Timur karena saya sendiri mendapat penghargaan pengawai honorer teladan, disinilah awal perkenalan saya dengan beliau, dan secara kebetulan beliau menitipkan nomor hp pribadinya 0853-1144-2258 atas nama Drs Muh Tauhid SH.MSI beliaulah yang selama ini membantu perjalanan karir saya menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL, alhamdulillah berkat bantuan bapak Drs Muh Tauhid SH.MSI SK saya dan 2 teman saya tahun ini sudah keluar, bagi anda yang ingin seperti saya silahkan hubungi bapak Drs Muh Tauhid SH.MSI, siapa tau beliau bisa membantu anda

Posting Komentar

Free Website templatesFree Flash TemplatesRiad In FezFree joomla templatesSEO Web Design AgencyMusic Videos OnlineFree Wordpress Themes Templatesfreethemes4all.comFree Blog TemplatesLast NewsFree CMS TemplatesFree CSS TemplatesSoccer Videos OnlineFree Wordpress ThemesFree Web Templates